REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung masih memburu dua tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dana senilai Rp 80 Miliar yang raib dari rekening Pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Jasman Pandjaitan, menjelaskan mereka sempat menampung dana APBD di rekening jumbo Bank Sumatera Utara yang merupakan aliran dana dari Bank Mega.

Tersangka atas nama MI dan AR pun, ungkap Jasman, ditetapkan masuk sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). “Mereka menampung. Jadi mereka ada perusahaan di Batubara, menampung, kemudian buka rekening fiktif, rekening jumbo atas nama mereka di Bank Sumut cabang 50,” ujar Jasman di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (17/6).

Jasman tidak dapat mengingat secara pasti berapa jumlah uang yang ditampung di rekening mereka. Akan tetapi, ia menyebut angka Rp 3 Miliar yang diisi di salah satu rekening mereka. Mereka, tuturnya, merupakan staf Pemkab Batubara yang ternyata juga menjadi jaringan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batubara, Yos Rauke dan Bendahara Umum Pemkab Batubara, Fadil Kurniawan.

Dua pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Dua pejabat ini yang pertama menyetor dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemkab Batubarapada 2010 lalu ke Bank Mega senilai Rp 80 Miliar. Jasman menjelaskan semua orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka tersebut sudah resmi dicekal. Termasuk, dua buron yang masih dicari penyidik.

Sehingga, tuturnya, mereka tidak dapat lari ke luar negeri. Akan tetapi, penyidik masih belum dapat menetapkan Bupati Pemkab Batubara sebagai tersangka. Pasalnya, tutur Jasman, proses perizinan untuk memeriksa kepala daerah perlu izin dari presiden. “Mana bisa kita periksa bupati kalau belum ada izin presiden. Izin presiden pun kalau sudah jelas kasusnya,” ungkap Jasman.

“Istana tersebut merupakan peninggalan budaya dan sebagai daerah tujuan wisata di Sumatera Utara,” kata staf Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Pemuda Olahraga Kabupaten Batu Bara, Roy (35) pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) di Medan, Sabtu.>” />

Menurut dia, rencana renovasi tersebut perlu secepatnya dilakukan, mengingat bangunan Istana Niat Lima Laras itu sudah cukup tua, dindingnya juga sudah banyak yang lapuk atau keropos.

Nah, kalau hal ini terus dibiarkan maka dikhawatirkan Istana Lima Laras sebagai objek wisata budaya itu akan terus mengalami kerusakan yang cukup parah.Hal ini harus dapat dihindari dengan cara melakukan perbaikan atau renovasi.

“Bangunan Istana Lima Laras yang dibangun pada zaman Pemeritah Belanda itu harus tetap dilestarikan dengan baik.Ini juga merupakan sebagai bukti sejarah bagi anak cucu kita di kemudian hari,” kata Roy.

Dia mengatakan, Istana Niat Lima Laras yang hanya berjarak lebih kurang tiga kilometer dari Kota Tanjung Tiram itu, tidak hanya sebagai daerah wisata budaya, tetapi juga merupakan asset bangsa dan negara.

“Bangunan Istana Niat Lima Laras tersebut sebagai bukti peninggalan sejarah yang perlu dilestarikan dan tetap dijaga agar tidak rusak,” ujarnya.

Bentuk rumah panggung

Istana Niat Lima Laras dibangun oleh Datuk Muhammad Yuda. Bangunan berbentuk rumah panggung ini dibuat dengan mengadopsi desain Eropa, China dan Melayu.

Istana yang berukuran 40 x 35 M2 ini terletak di atas tanah seluas 102 x 98 M2, merupakan realisasi dari nazar Datuk Muhammad Yuda.

Ketika itu, Datuk Muhammad Yuda hendak berdagang ke Penang dan bernazar apabila barang daganggannya laku.Maka, dia akan membangun sebuah istana yang megah untuk isteri yang sangat dicintainya.

Sepulang berdagang dari negeri seberang, Datuk Muhammad Yuda memperoleh laba yang besar dan dia pun melaksanakan nazarnya dengan membangun sebuah istana yang dikenal dengan nama Istana Niat Lima Laras.

Tak berapa jauh dari Istana Niat Lima Laras juga dapat ditemui kompleks makam raja-raja Lima Laras. Di tempat ini pulalah Datuk Muhammad Yuda dimakamkan.

Sementara itu, Kabupaten Batu Bara merupakan hasil dari pemekaran dari Kabupaten Asahan.

Kabupaten Batu Bara terdiri atas tujuh kecamatan, 98 desa, tujuh kelurahan. Dengan luas cakupan wilayah 92.220 hektare.

Kabupaten Batu Bara memiliki potensi kekayaan alam yang luar biasa.Potensi yang dimiliki antara lain, potensi di bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, dan potensi pariwisatanya.

Bahkan, Kabupaten Batu Bara telah lama dikenal sebagai pengekspor aluminium.

MEDAN – WASPADA ONLINE. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Gatot Pujo Nugroho, berjanji akan mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sumatera Utara, jika ditemukan praktik pemotongan tunjangan guru di instasi tersebut.

“Jika itu yang terjadi, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) yang akan saya copot,” ujar Gatot, malam ini.

Gatot mengatakan, guru atau pihak-pihak yang berprofesi sebagai tenaga pendidik memiliki peranan yang sangat besar dalam proses memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Namun, harapan itu diperkirakan sulit tercapai jika kalangan guru tidak mendapatkan ketenangan dan kesejahteraan dalam menjalankan profesinya.

Untuk menciptakan ketenangan bagi kalangan guru, sekaligus dalam upaya mengembangkan dunia pendidikan, pemerintah telah berupaya menunjukkan komitmennya seperti dengan pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sertifikasi guru, dan alokasi dana APBN 20 persen.

Karena itu, Gatot sangat menekankan agar tidak ada praktik yang mengambil atau mengurangi hak-hak yang harus didapatkan kalangan guru. “Kami mengharapkan tenaga pendidik tidak didiskriminasi dan diambil hak-haknya,” tutur Gatot.

Dengan pengalamannya sebagai dosen, Gatot mengaku sangat memahami dinamika dan permasalahan kalangan guru. Namun, ia juga sangat mengharapkan kalangan guru dapat memberikan keteladanan dalam proses pendidikan.

Sebelumnya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Brilian Moktar, mengaku mendapat informasi dari media massa seorang guru SDN 1763161 Naipospos, Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara bernama Lidia Lambok Bastana Tampubolon (31) dipotong dana sertifikasinya sebesar Rp5 juta ketika hendak mencairkannya di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut.

Lidia mengaku hendak mencairkan dana sertifikasi tahun 2009 dan 2010 yang secara keseluruhan berjumlah Rp34 juta. Namun oleh seorang oknum pegawai Disdik berinisial Z, dia disuruh menyetorkan uang sebesar Rp5 juta jika ingin dana tersebut dicairkan.

Namun demikian, ternyata Lidia juga tidak dapat mencairkan dana sertifikasinya untuk dua tahun sekaligus. Meski telah menyetorkan uang sebesar Rp5 juta, dia hanya menerima dana sertifikasi untuk satu tahun sebesar Rp17 juta.

“Kain songket yang cukup terkenal ini memiliki corak tersendiri,” kata staf penjaga anjungan pameran Kabupaten Batu Bara, Nur Ainun, di Pekan Raya Sumatra Utara (PRSU) di Medan, Rabu (23/3).

Menurut Ainun, warga Malaysia tertarik kerajinan songket Batu Bara karena motif tenunan asal daerah tersebut memiliki nilai seni budaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu, katanya, songket Batu Bara itu banyak dipesan orang Malaysia atau mereka langsung datang ke Medan maupun ke Kabupaten Batu Bara untuk membeli barang tersebut.

“Songket Batu Bara itu juga memiliki berbagai jenis warna, seperti merah jambu, hijau laut, kuning, merah hati, krem, merah muda, dan kombinasi warna menarik lainnya,” ujarnya.

Selain Malaysia, katanya menjelaskan, songket Batu Bara ternyata juga sudah mulai menembus pasar Singapura, Brunai Darussalam, dan berbagai negara lainnya di Asia Tenggara.

Dia mengatakan songket Batu Bara sudah cukup lama dikenal, sebelum adanya pemekaran kabupaten Asahan. “Dulunya Batu Bara ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Asahan, tetapi saat ini sudah menjadi Kabupaten Batu Bara,” katanya.

Dia mengatakan, setelah Batu Bara menjadi kabupaten baru, diharapkan pengembangan songket asal daerah tersebut semakin cepat dan lebih maju lagi. “Saya yakin prospek songket Batu Bara ini kedepan lebih cerah dan semakin baik. Yang penting, Pemerintah Kabupaten Batu Bara tetap memperhatikan hasil kerajinan tangan-tangan terampil itu,” jelas Ainun.

Ketika ditanya berapa harga kain songket itu, Ainun mengatakan, harganya bervariasi dari mulai terendah Rp500.000, Rp1 juta, Rp2 juta dan bahkan ada yang mencapai Rp5 juta per lembar.

Menurut dia, harga tenunan songket yang mencapai Rp5 juta itu karena kainnya terbuat dari sutera. “Kalau yang menengah ke bawah kainnya biasa, tetapi benangnya terbuat dari benang perak dan benang emas. Jadi wajar saja harganya relatif tinggi. Ini juga karena harga benang untuk songket itu saat ini cukup mahal,” katanya.

Dia menjelaskan, proses pembuatan kain songket ini masih menggunakan alat yang namanya “Okek” (alat tenun terbuat dari kayu dan masih masih tradisional). Alat yang namanya Okek itu kini sangat langka sebab.

“Alat tenun Okek ini masih tetap digunakan pengrajin songket Batu Bara dan hasilnya tidak kalah dengan songket yang dihasilkan ATBM atau memakai mesin yang serba canggih saat ini,” kata Ainun.

Kabupaten Batu Bara terdiri dari tujuh kecamatan, 98 desa dan tujuh kelurahan dengan luas cakupan wilayah 92.220 hektare. Kabupaten Batu Bara memiliki potensi kekayaan alam, antara lain potensi bidang perkebunan, pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, dan potensi pariwisatanya.

Bahkan, Batu Bara telah lama dikenal dunia internasional sebagai pengespor aluminium hasil olahan PT Inalum. Nama Batu Bara sendiri berasal dari sebuah batu di pedalaman (saat bernama Desa Kuala Gunung) yang konon pada malam hari mengeluarkan cahaya merah berapi. (Ant/OL-2)

Menanggapi hal ini, komisi C Kabupaten Batu bara mengadakan kunjungan kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaiful Syafri, tadi pagi. Mereka turut membawa pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.

Syaiful Syafri dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap kelambanan Pemerintah daerah Kabupaten Batubara dalam menyalurkan Dana BOS, padahal ini merupakan kerja dari tahun ke tahun.

Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara menjelaskan kelambanan ini diakibatkan pernyataan Dispenda bahwa mekanisme penyaluran dana BOS harus berdasar pengesahan APBD. Mendengar hal ini Syaiful berkomentar, “Dispenda jangan bersilat lidah”katanya “ Sudah dua kali dikirimkan surat edaran, seharusnya itu dibaca baik-baik. Penyaluran dana BOS tidak harus berdasarkan pengesahan APBD, hanya berpedoman pada surat edaran dari Mendiknas, Mendagri dan Gubsu”

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/750/SJ tanggal 11 Maret dan Surat Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 293/MPN/KU/2011 apabila pemerintah kabupaten/kota tidak segera menyalurkan dana BOS tersebut akan dilakukan evaluasi program dan kegiatan di daerah kabupaten/kota. Ini bisa berarti dana BOS di stop oleh Mendiknas.

Sampai saat ini dana BOS Triwulan I sebesar RP29 miliar yang sudah dikirim ke Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara belum disalurkan. Ini menghambat peningkatan pendidikan di SD dan SMP khususnya saranan dan prasarana sekolah. “Dana BOS adalah hak anak didik” tegas Syaiful.

Koordinator Aksi pengunjuk rasa Irwan Manik dalam orasinya mengaku menemukan indikasi kecurangan yang dilakukan panitia penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemkab Batubara.

Padahal, kata dia, panitia penerimaan pernah berjanji akan melibatkan peserta CPNS dalam proses pemindaian yang dilakukan pihak Universitas Indonesia (UI) sebagai mitra Pemkab Batubara. “Kami menolak ’scanning’ ulang tersebut karena tidak transparan. Bahkan kami curiga lembar jawaban yang hasil ’scanning’ ulang itu bukan milik peserta ujian saat itu,” katanya. “Kami menolak segala bentuk pembodohan dalam penerimaan CPNS di Batubara,” katanya.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sumut Pandapotan Siregar yang menerima pengunjuk rasa mengatakan pihaknya tidak dapat mengambil alih proses penerimaan CPNS di Batubara karena belum ada ketentuan yang mengaturnya.

Namun, selaku pihak yang ditunjuk sebagai koordinator penyelenggaraan CPNS di Sumut, pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat, khususnya ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kementerian Pendayangunaan Aparatur Negara.

Bentuk Pansus Penerimaan CPNS

Sementara itu, koordinator lapangan Supriadi menjelaskan, data yang diperolehnya menunjukkan sebanyak 271 dari 362 CPNS yang diterima di Batubara dalam proses seleksi tahun 2010 bermasalah.

“Ke-271 CPNS itu seharusnya tidak layak lulus, dimana 27 orang di antaranya adalah kroni-kroni pejabat Batubara termasuk orang-orang dekat bupati serta ketua dan anggota DPRD setempat,” katanya.

“Data ini sudah kita sampaikan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan juga ke Mabes Polri. Pihak BKN sendiri berjanji tidak akan mengeluarkan NIP (nomor induk pegawai) CPNS yang dinyatakan lulus itu sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap,” katanya. Selain di DPRD Sumut, aksi yang sama sebelumnya juga mereka gelar di Kantor BKN Wilayah VI dan Kantor Gubernur Sumut. (ant)

Sebagaimana diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merasa seperti dipaksa untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal tersebut disampaikan saat memberikan pidato sambutan dalam sidang kabinet tentang bidang Polhukam di Kantor Presiden, Kamis (10/3/2011).

“Seolah-olah saya dipaksa, diharuskan didikte untuk segera melaksanakan reshuffle dan kemudian apa yang saya dengarkan, ada yang mengatakan kenapa lamban,” jelas Presiden. Presiden mengatakan, reshuffle hanya akan dilakukan bila ada alasan dan kondisi yang mendesak. “Maka tidak bisa setiap jam, acara, terus mendorong agar Presiden melakukan reshuffle”, tegasnya.

Berbagai kalangan menilai sejumlah elit Partai Demokrat telah dengan sengaja menekan Presiden SBY melakukan reshuffle kabinet, khususnya mencopot menteri-menteri PKS.

Siapa saja elit-elit Demokrat tersebut? Berikut ini adalah pernyataan para elit Demokrat yang terkesan memaksa Presiden SBY mereshuffle kabinet.

1. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Intinya, kalau ada menteri yang tidak mungkin lagi disuntik atau diinjeksi energi baru untuk meningkatkan kinerjanya, ya untuk kebaikan pemerintah dan kebaikan bangsa serta untuk kebaikan pelayanan kepada rakyat, ya, kan, lebih bagus (menteri) itu disegarkan (diganti),” tandas Anas, Minggu (9/1/2010).

2. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarif Hasan.
“Sebelum mengambil keputusan harus dianalisa. Untuk melakukan analisa harus dikonfirmasi kembali. Partai koalisi masih komited nggak. Kita tunggu aja. Kita nggak tahu. Tapi secepatnya. Mungkin dalam waktu dekat,” tandas Syarif, Rabu (2/3/2011).

3. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Sutan Bhatoegana.
“Langkah ini (reshuffle) perlu dilakukan secepat mungkin. Meski itu hak prerogatif Presiden. Tapi saya sepakat dipercepat agar tidak ramai terus. Menurut saya kalau sudah diberikan kesempatan, tapi masih seperti itu juga, ini kan perlu untuk dirombak. Katakanlah perubahan secara terbatas. Kan ini sudah pernah dilakukan SBY dalam KIB I. Sampai tiga kali reshuffle, kan kinerjanya jauh lebih baik. Buktinya apa, beliau terpilih kembali ” ujar Sutan, Senin (7/1/2011).

4. Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustopa.
“Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat,” ujar Wasekjen DPP PD, Saan Mustopa, Rabu (2/2/2011).

5. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok.
“Insya Allah, perombakan akan dilakukan dalam 1-2 hari atau 1-2 minggu ini dengan penataan ulang yang signifikan,” kata Mubarok, Selasa (8/3/2011).

6. Ketua Departemen Keuangan Partai Demokrat M Ikhsan Modjo.
“Kami menilai dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo memiliki kinerja yang kurang baik. Evaluasi terhadap anggota koalisi bisa dilakukan dengan me-reshuffle dua menteri dari PKS, yakni Menteri Pertanian dan Menteri Kominfo” kata Muhammad Ikhsan Modjo, Senin (28/2/2011).

7. Ketua Divisi Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla.
“Dalam satu-dua minggu ini. Waktu sudah mendesak untuk reshuffle, time for reshuffle adalah saat ini. Kami memberikan dukungan politik dan moral kepada Presiden Yudhoyono agar segera melakukan reshuffle,” kata Ulil, Senin (28/2/2011).

8. Sekretaris Departemen HAM Partai Demokrat Rachland Nashidik.
“Kami ingin secepatnya diadakan reshuffle kabinet untuk memastikan kebijakan publik berjalan dengan baik,” ujar Rachland, Senin (28/2/2011).

9. Ketua Divisi Humas Partai Demokrat Ruhut Sitompul.
“Pidato Pak SBY itu sudah sangat tepat, bapak dengan tegas mengatakan ada etika berpolitik yang merujuk pada kesepakatan koalisi. Reshuffle semakin dekat, tapi mungkin bertahap,” kata Ruhut, Selasa, (1/3/2011).

“Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet,” kata Ruhut, beberapa hari lalu. Ternyata, reshuffle sampai hari ini batal dilakukan oleh SBY, karena Presiden SBY, tak bakal mungkin akan mereshuffle menterinya dari Golkar danPKS, karena kedua partai itu menjadi pendukung setianya. Jadi elit Demokrat yang kebelet ingin mendepak Golkar dan PKS, sementara harus bershabar dulu.(mh/inlh) Eramuslim.com

Selain menyusun program kerja, agenda utama Mukerkab adalah memilih formatur untuk memimpin Pertina Batubara lima tahun ke depan.

Usai diterima Bupati H OK Arya Zulkarnain SH MM Senin (14/3), sekretaris Pertina Batubara Djamaluddin Lubis menjelaskan, nama beberapa kandidat calon formatur sudah dikantonginya. Terserah peserta Mukerkab, siapa yang akan dipilih. Namun harapan tiada lain pemimpin Pertina Batubara mendatang adalah orang yang mengerti dan mau bekerja dan berkorban untuk membesarkan organisasi tinju amatir itu.

Tapi Djamaluddin tidak menjelaskan nama kandidat calon formatur Pertina Batubara tersebut. Meski demikian pengurus lama sudah berusaha berbuat yang terbaik untuk Batubara. Di antaranya lahirnya beberapa sasana tinju, setelah Moeis Boxing Camp, Beruang Merah Tanjung Gading, Baratha, Singa Pesisir Pagurawan dan kini bakal muncul dua sasanabaru, Pantai Bunga Tanjung Tiram dan Sasana Harimau Batubara di Sei Suka Deras.

Demiikian juga kegiatan pertandingan tinju Sumatera Utara tetap diikuti Pertina Batubara dan hasilnya, tiga atlit mampu mengukir prestasi. Ketiganya Nuraidah Nasution pada kelas 44 kilogram (Kg) putri, Iga Betti Siahaan kelas 51 kg putri dan Yopy Nugraha kelas 54 kg putra.

Pada acara apel pagi Bupati Batubara menyerahkan tali asih kepada ketiga petinju amatir daerahnya itu, ujar Sekretaris Pertina Batubara Djasmaluddin Lubis. (al)

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNS SUMUT 2009

^