MEDAN – WASPADA ONLINE. Lambannya penyaluran Dana BOS di kabupaten/kota Sumut menjadi masalah serius. Hingga kini baru 8 kabupaten/kota yang menyalurkan dana BOS yaitu Mandailing Natal, Tebing Tinggi, Medan, Labuhanbatu Utara, Serdang Bedagai, Toba Samosir, Binjai, dan Tanjungbalai.
Menanggapi hal ini, komisi C Kabupaten Batu bara mengadakan kunjungan kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Syaiful Syafri, tadi pagi. Mereka turut membawa pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara.
Syaiful Syafri dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap kelambanan Pemerintah daerah Kabupaten Batubara dalam menyalurkan Dana BOS, padahal ini merupakan kerja dari tahun ke tahun.
Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara menjelaskan kelambanan ini diakibatkan pernyataan Dispenda bahwa mekanisme penyaluran dana BOS harus berdasar pengesahan APBD. Mendengar hal ini Syaiful berkomentar, “Dispenda jangan bersilat lidah”katanya “ Sudah dua kali dikirimkan surat edaran, seharusnya itu dibaca baik-baik. Penyaluran dana BOS tidak harus berdasarkan pengesahan APBD, hanya berpedoman pada surat edaran dari Mendiknas, Mendagri dan Gubsu”
Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900/750/SJ tanggal 11 Maret dan Surat Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 293/MPN/KU/2011 apabila pemerintah kabupaten/kota tidak segera menyalurkan dana BOS tersebut akan dilakukan evaluasi program dan kegiatan di daerah kabupaten/kota. Ini bisa berarti dana BOS di stop oleh Mendiknas.
Sampai saat ini dana BOS Triwulan I sebesar RP29 miliar yang sudah dikirim ke Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara belum disalurkan. Ini menghambat peningkatan pendidikan di SD dan SMP khususnya saranan dan prasarana sekolah. “Dana BOS adalah hak anak didik” tegas Syaiful.
Diskusi
Belum ada komentar.